Senin, 25 Mei 2009

Etika

BAHAN AJAR
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH



Bahan Ajar ini Disampaikan pada Diklat Prajabatan CPNS
Golongan II Ex Honorer Angkatan 1 Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
Tanggal 31 Mei 2009



Oleh:
Nurul Kamilati, M.Pd., M.Ed.
NIP. 150276773







BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SEMARANG
Jl. Temugiring Banyumanik Semarang
BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan
Setiap warga negara memiliki kepentingan terhadap etika. Moral merupakan pegangan yang melandasi sikap, perilaku dan perbuatan mereka untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan pegangan moral itu dibedakan mana yang baik, dan mana yang buruk, benar dan salah serta mana yang dianggap ideal dan tidak. Oleh karena itu dimana pun kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peranan etika tidak mungkin dikesampingkan.
Kalau dikaitkan dengan pembangunan maka etika sangat erat fungsinya dan menyatu dengan kegiatan pembangunan. Apa saja yang dilakukan demi mencapai taraf hidup yang lebih baik, melekat peranan etika. Sistem dan prosedur yang berlaku dalam pembangunan, sarat dengan nilai-nilai moral yang hams dipegang teguh oleh mereka yang terlibat dalam pembangunan. Apa yang kita laksanakan dalam pembangunan pada hakekatnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia atau 'people centered development'. Dalam rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN disebut pembangunan manusia se-utuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam pembangunan yang demikian diusahakan keseimbangan pembangunan fisik materiil dan mental spiritual dan ruang cakupannya meliputi seluruh masyarakat bangsa Indonesia.

B. Deskripsi Singkat
Bahan ajar ini menjelaskan secara singkat tentang etika, etika dalam kehidupan berbangsa, etika organisasi pemertintah, etika PNS, dan kode etik di lingkungan Departemen Agama.

C. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta dapat menerapkan etika dalam organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

D. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti mata diklat diharapkan peserta diklat dapat:
1. menjelaskan pengertian etika.
2. menjelaskan prinsip-prinsip etika.
3. menjelaskan teori-teori etika.
4. menjelaskan tujuan etika kehidupan berbangsa
5. menjelaskan ruang lingkup etika kehidupan berbangsa.
6. menjelaskan arti penting etika dalam kehidupan organisasi pemerintah.
7. menjelaskan dimensi etika organisasi pemerintah.
8. menjelaskan standar etika organisasi pemerintah.
9. menjelaskan kode etik PNS.
10. menjelaskan proses penegakan kode etik PNS.
11. menjelaskan sumpah/ janji PNS.
12. menjelaskan maksud dan tujuan ditetapkan kode etik di lingkungan Departemen Agama.
13. menjelaskan proses penegakan kode etik di lingkungan Departemen Agama.





























BAB II
ETIKA

A. Pengertian Etika
Secara etimologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, salah satu cabang filsafat yang dibatasi dengan dasar nilai moral menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia . Dalam hal ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang bagi diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi
Dalam kenyataan kehidupan sosial semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata kelakuan itu harus diikuti oleh anggota masyarakat dan akan menimbulkan hukuman bagi pelanggarnya. Namun bisa sebaiknya yang terjadi apabila perilaku yang dilaksanakan dianggap ideal maka akan mendapat imbalan (reward) yang sesuai. Dengan demikian maka fungsi etika adalah untuk membina kehidupan yang baik berdasarkan nilai-nilai moral tertentu. Kehidupan manusia bersifat multi dimensi meliputi berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan yang semuanya memerlukan etika termasuk di dalamnya kehidupan birokrasi.
Etika sering dipahami sebagai ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, sehingga etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah yang harus dipatuhi karena tindakan tersebut baik dan benar, dan larangan yang harus dihindari atau tidak dilakukan karena tindakan tersebut salah.
Secara teori (K. Bertens) pengertian etika meliputi pengertian etika sebagai sistem nilai dan pengertian etika sebagai filsafat moral. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1997), etika diartikan sebagai sistem nilai, filsafat moral, dan sebagai kode etik. Adapun pemahaman tentang pengertian etika, sebagai sistem nilai, filsafat moral,
dan sebagai kode etik adalah sebagai berikut:
1. Etika sebagai sistem nilai
Dalam pengertian etika sebagai sistem nilai, etika berkaitan dengan kebiasaan yang baik, tata cara hidup yang baik, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, masyarakat, organisasi, dan lain-lain. Etika sebagai sistem nilai dipahami sebagai pedoman, petunjuk, arah bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Etika sebagai sistem nilai berisi nilai-nilai sebagai pedoman, petunjuk, perilaku yang baik, yaitu bagaimana berperilaku baik sebagai manusia. Etika sebagai sistem nilai berisi perintah yang harus dipatuhi karena tindakan tersebut baik dan benar dan larangan yang tidak boleh dilanggar karena tindakan tersebut akibatnya tidak baik atau merugikan.
2. Etika sebagai filsafat moral
Etika sebagai filsafat moral, sebagai salah satu cabang ilmu filsafat, yang mempelajari dan membahas tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Etika sebagai filsafat moral mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian etika sebagai sistem nilai, karena pengertian etika sebagai filsafat moral adalah ilmu yang membahas dan mengkaji persoalan benar atau salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkrit yang dilematis yaitu situasi yang sulit dimana kita harus memilih antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menguntungkan. Dalam situasi yang dilematis ini, kita hanya dapat memilih salah satu nilai saja yang kita anggap paling baik, dan paling benar.
Etika sebagai filsafat moral merupakan refleksi kritis untuk memungkinkan kita menentukan pilihan, untuk menentukan sikap, dan untuk bertindak benar sebagai manusia dalam situasi konkrit, dilematis dan kritis. Untuk bertindak etis pada situasi tersebut tidak ditentukan oleh norma dan nilai moral saja, tetapi juga diperlukan suatu evaluasi kritis terhadap semua situasi yang terkait, sehingga etika sebagai filsafat moral bersifat situasional.

3. Etika sebagai kode etik
Pada hakekatnya kode etik diartikan sebagai nilai-nilai/norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997). Menurut Dr. A. Sonny Keraf (2002), kode etik adalah seperangkat aturan moral dalam sebuah organisasi mengenai bagaimana semua anggota organisasi harus bersikap dan berperilaku, dimana kode etik sebagai pedoman bersikap dan berperilaku (code of conduct).Menurut, kode etik diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, atau kaedah-kaedah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus ditaati setiap anggota organisasi .

B. Etika dalam Khazanah Keislaman
Etika dalam khazanah keilmuan Islam disebut dengan filsafat praktis yang menempati bagian penting dalam diskursus pemikiran Islam klasik. Namun, filsafat praktis harus sejalan dengan filsafat teoretis yang membahas segala sesuatu sebagaimana adanya.
Banyak pemikir Islam yang membahas masalah ini dan membukukannya dalam berbagai sumber baik primer maupun sekunder . Banyak sekali sumber yang dapat dijadikan rujukan keilmuan Islam tentang etika. Secara garis besar pemikiran tersebut dimulai dari filsafat Yunani dan tradisi parepatetik Islam, etika yang berdasarkan otoritas wahyu, dan sintesa dari kedua corak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa betapa luasnya khazanah kajian Islam tentang etika. Contoh: Kitab Ihya Ulumuddin atau Mizanul Amal-nya Al-Ghozali dan Tahdzibul Akhlaq-nya Ibnu Maskawaih. Ihya Ulumuddin sebenarnya kitab yang tidak semuanya membahas tentang etika, akan tetapi terdapat bagian dalam kitab tersebut yang membahas etika.
Ketokohan keduanya (Al-Ghozali dan Ibn Al-Maskawaih) diakui dalam dunia Islam. Pemikiran keduanya dijadikan referensi dan digunakan sebagai basis nilai dalam pendidikan. Sebagai contoh Tahdzibul Akhlaq menjadi buku pegangan Muhammad Abduh dalam mengajarkan akhlak di rumahnya dan menjadikan nya sebagai buku ajar di bidang akhlak. Bahkan menurut Rasyid Ridha , karya tersebut mendasari perilaku kehidupan Abduh. Ihya Ulumuddin banyak digunakan sebagai rujukan di pesantren-pesantren.
Seluruh karya Ibnu Maskawaih, menurut Amin, tidak bisa dilepaskan dari filsafat akhlak, sehingga beliau dikenal sebagai seorang moralis. Banyak sekali karuya Ibnu Maskawaih . Menurut Suwito terdapat 41 kitab karyanya, antara lain: Risalat fi Al-Lazzzat wa Al Alam, Risalat fi al-Thabi’at, dan Maqalat An-Nafs wal ‘Aql.Prinsip etika Ibnu Maskawaih adalah etika bertitik tolak dari teori emanasi (Al-Faydh). Yang pertama kali diciptakan adalah akal, dan dari akal inilah alam semesta terjadi. Inti dari teori ini adalah akal gradasi wujud ciptaan Tuhan .
Sedangkan Al-Ghazali, yang memiliki nama asli Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, disebut oleh Nurcholis Majid sebagai orang terpenting setelah Nabi Muhammad ditinjau dari sisi pengaruh dan peranannya menata dan mengukuhkan ajaran-ajaran keagamaan . Beliau tercatat sebagai sosok pemikir dan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap serta mengkritiknya. Meskipun Al-Ghozali menolak hal-hal yang bersifat metafisika, namun menerima logika Aristoteles. Sebelumnya para ulama fiqih mengggap logika sebagai barang hina dan haram. Namun menurut Al-Ghozali, logika adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam bidang apa saja. Namun logika tidak dapat menjangkau masalah metafisika, yaitu yang berkaitan dengan ketuhanan dan aqidah.

C. Prinsip-prinsip Etika
Terdapat enam prinsip dasar etika sesuai yang dikutip dalam Adler dengan bukunya The Great Ideas.
1. Prinsip keindahan (Beauty)
Prinsip ini mengatakan bahwan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri merupakan keindahan. Berdasarkan prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan, misalnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah dalam berpakaian, pengelolaan kantor dilandasi oleh nilai-nilai keindahan yang meningkatkan semangat dalam bekerja bagi anggota organisasi. Prinsip ini mendasari bahwa kehidupan manusia sesungguhnya merupakan keindahan, misalnya adanya rasa kasih sayang antara sesama, kedamaian, berpenampilan indah, suasana yang kondusif, berpenampilan menarik, dan lain-lain, yang secara keseluruhan merupakan suatu keindahan dalam kehidupan manusia.

2. Prinsip persamaan (Equality)
Dalam prinsip persamaan, hakekat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak dan kewajiban yang sama atau sederajat, karena kedudukan manusia adalah sama dihadapan Tuhan. Meskipun manusia terdiri dari beberapa bangsa, ras, etnis, sikap, dan pola pikir yang beragam, tidak sama satu sama lain, namun semua perbedaan tersebut bukan merupakan alasan untuk memperlakukan tidak sama terhadap semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai derajat yang sama dalam kehidupan.
Etika yang dilandasi persamaan menghapuskan perilaku diskriminatif. Jadi manusia harus diperlakukan sama, tidak diskriminatif. Etika yang dilandasi prinsip persamaan ini tidak membenarkan perilaku diskriminatif dalam berbagai aspek interaksi manusia. Pemerintah tidak dapat membedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat karena kedudukan mereka
adalah sama.

3. Prinsip kebaikan (Goodness)
Secara umum kebaikan diartikan sebagai sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Sebagai contoh: kebaikan yang diterima umum, misalnya saling menghormati, saling berbuat baik, saling kasih-mengasihi, sayang sesama manusia, dan lain-lain. Prinsip kebaikan bersifat universal, karena prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia. Dalam pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi rakyat/masyarakat.

4. Prinsip keadilan (Justice)
Secara umum keadilan dapat diartikan bahwa setiap orang menerima apa yang seharusnya diterima, sehingga merasa adil karena apa yang diterima sesuai apa yang seharusnya diterima. Keadilan ialah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang secara proporsional.

5. Prinsip kebebasan (Liberty)
Secara umum kebebasan dapat diartikan bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya, apa yang baik untuk dirinya. Setiap orang bebas melakukan atau tidak melakukan sesuai pilihannya, dengan ketentuan jangan melanggar kebebasan orang lain. Tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, artinya hak menentukan pilihan dalam hidupnya yang merupakan kebebasan harus dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai merugikan orang lain atau masyarakat. Semakin besar kebebasan yang dimiliki, akan semakin besar tanggung jawabnya.
Dengan demikian kebebasan manusia mengandung pengertian, yaitu :
o Kemampuan untuk menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.
o Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan, kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.
o Syarat-syarat yang memungkinkan manusia melaksanakan kebebasannya dalam menentukan pilihannya beserta konsekuensi atas kebebasannya tersebut.
o Tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, demikian pula tidak ada tanggung
jawab tanpa kebebasan.

6. Prinsip kebenaran (Truth)
Kebenaran yang mutlak hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan. Kebenaran harus dibuktikan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin akan kebenaran tersebut. Untuk itu kita perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran (truth in mind), dengan kebenaran dalam kenyataan ( truth in reality) atau kebenaran yang terbuktikan. Betapapun doktrin etika tidak selalu dapat diterima apabila kebenaran yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan. Namun adapula kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta yang ditelaah oleh ilmu teologi dan ilmu agama.













BAB III
ETIKA KEHIDUPAN BANGSA


A. Etika Kehidupan Berbangsa
Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa disusun dengan maksud untuk memberikan penyadaran tentang pentingnyan arti etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa

B. Pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa
Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

C. Ruang Lingkup Etika Kehidupan Berbangsa
Adapun uraian ruang lingkup Etika Kehidupan Berbangsa yang tertuang dalam
TAP MPR No.VI/ MPR/ 2001 adalah sebagai berikut:
1. Etika sosial dan budaya
Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkankembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu,juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.
Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar,
kemampuan adaptasi, ketahanan, dan kreativitas budaya dari masyarakat.

2. Etika politik dan pemerintahan
Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur
apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negaradengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk, sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

3. Etika ekonomi dan bisnis
Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, instansi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong perkembangannya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktekpraktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan denga ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berhak kepada keadilan. Supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini menicayakan penegakan hukum secara adil, perilaku yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.


5. Etika keilmuan
Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga, bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun konektif dalam karsa, cipta dan karya yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikr dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji, serta pantang menyerah.

6. Etika Lingkungan
Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran, menghargai, dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan dan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Etika kehidupan berbangsa yang tertuang dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 dalam konteks organisasi adalah sebagai berikut:

1. Etika kehidupan berbangsa ditetapkan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia termasuk PNS untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.
2. Merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila
3. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia termasuk PNS
menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta
berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.
4. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengkedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan sebagai warga bangsa,
5. Etika kehidupan berbangsa sebagai acuan dasar berpikir, bersikap, dan berperilaku seluruh bangsa Indonesia termasuk PNS dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan berbangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dinyatakan etika kehidupan berbangsa dalam konteks etika organisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas PNS sebagai anggota organisasi dalam kehidupan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
























BAB IV
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

A. Pengertian Etika Organisasi Pemerintah
Etika organisasi pemerintah diperlukan dalam kehidupan organisasi, untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Etika organisasi merupakan faktor yang penting, karena untuk mewujudkan tujuan organisasi, faktor manusia yaitu PNS yang bertugas dalam organisasi pemerintah sangat berperan untuk mendorong tercapainya visi dan misi organisasi di mana PNS bersangkutan ditugaskan.
Etika organisasi diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan sekelompok anggota organisasi yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan (Desi Fernanda, 2006:11). Jadi etika organisasi dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman sekelompok orang yang bekerja sama dalam hal ini anggota organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi bersangkutan.
Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman para anggota organisasi tersebut dibuat dengan memperhatikan prinsip-pinsip etika, prinsip-prinsip organisasi, kejujuran, ketulusan, kesabaran dan lain-lain, yang disetujui bersama, sehingga pelaksanaannya akan menjadi efektif dan akhirnya tercipta budaya yang positif dalam berorganisasi.

B. Arti Penting Etika dalam Organisasi
Ada 3 (tiga) alasan mendasar tentang pentingnya etika dalam kehidupan organisasi. Adapun 3 (tiga) alasan tentang pentingnya etika dalam kehidupan organisasi adalah sebagai berikut:
1. Etika memungkinkan organisasi memiliki dan menyepakati nilai-nilai moral sebagai acuan dasar bersikap dan berperilaku dari para anggota organisasi tersebut, di mana nilai-nilai moral yang disepakati bersama harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena nilai-nilai moral tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi;
2. Etika organisasi berisi nilai-nilai yang bersifat universal yang telah disepakati bersama tersebut, dapat menjembatani konflik moral antara para anggota organisasi yang memiliki latar belakang berbeda, di bidang agama, suku, sosial, dan budaya dalam kehidupan organisasi bersangkutan;
3. Etika yang dilaksanakan secara efektif akan meningkatkan citra dan reputasi serta melanggengkan eksistensi organisasi.


C. Dimensi Etika Organisasi Pemerintah
1. Etika organisasi pemerintah
Organisasi sebagai sebuah struktur hubungan antar manusia dan antar kelompok memiliki nilai-nilai yang menjadi kode etik sebagai pedoman perilaku anggota dalam kehidupan organisasi salah satu etika yang secara umum berlaku bagi setiap anggota organisasi adalah menjaga nama baik organisasi.
Nilai-nilai etika organisasi tertuang dalam aturan-aturan, maupun hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana anggota organisasi harus bersikap dan berperilaku dalam lingkungan masyarakatnya dan pemerintah. Setiap anggota organisasi harus mampu bersikap dan berperilaku yang mendukung terjaganya mana bailk organisasinya, bahkan diharapkan bukan hanya menjaga nama baik, akan namun meningkatkan nama baik organisasi. Adapun internalisasi nilai-nilai etika dalam setiap anggota organisasi secara efektif akan membangun moral atau moralitas pribadi anggota organisasi bersangkutan. Secara konseptual, model organisasi yang ideal dirumuskan oleh
Max Weber, yaitu birokrasi yang memiliki karakteristik yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku bagi anggota organisasi tersebut. Beberapa karakteristik organisasi yang ideal menurut Max Weber (Indrawi-jaya, 1986: 17) yang penting diantaranya adalah sebagai berikut:
• Spesialisasi atau pembagian pekerjaan
• Tingkatan berjenjang (hirarki)
• Berdasarkan aturan dan prosedur kerja
• Hubungan yang bersifat impersonal
• Pengangkatan dan promosi anggota / pegawai berdasarkan kompetensi (sistem Merit)
Pandangan Max Weber tentang model organisasi ideal tersebut dapat disimpulkan mendudukkan setiap anggota organisasi dalam hirarki struktural, setiap pekerjaan dapat diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang berlaku, setiap orang terikat terhadap aturan-aturan dalam organisasi, hubungan antara setiap anggota dengan pihak luar terbatas hanya terhadap urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi perilaku manusia dengan organisasi dengan nilai-nilai etikanya, mencakup beberapa dimensi, yaitu:
• Dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertauang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal.
• Hubungan antara anggota organisasi dengan sesame anggota organisasi lainnya, antara anggota dengan Pejabat dalam struktur hirarki.
• Hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya, dan
• Hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya.

2. Etika dalam pemerintahan
Dalam organisasi administrasi publik atau pemerintah, pola sikap dan perilaku serta hubungan antar manusia dalam organisasi tersebut, dan hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dengan peraturan yang berlaku dalam sistem hukum Negara yang bersangkutan. Adanya etika ini diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan masyarakat (Nicholas Henry, 1988). Tujuan yang hakiki dari setiap pemerintah dinegara manapun adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat warga Negara yang bersangkutan. Dalam Negara yang demokratis, etika kerja aparatur pemerintah selalu mengikutsertakan rakyat dan berorientasi kepada aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap langkah kebijakan dan tindakan pemerintah. Transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam etika pergaulan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, azas-azas pemerintahan yang menjadi
nilai-nilai etika dalam pemerintahan terkandung dalam alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan:
“…Untuk membentuk pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

“…Sedangkan nilai-nilai filosofis yang melandasinya adalah ideologi Negara Pancasila yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

3. Etika dalam jabatan
Para penyelenggara Negara termasuk PNS sebelum memangku jabatannya diwajibkan untuk mengangkat sumpah / janji sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Sumpah / janji inilah yang menjadi kesepakatan dan komitmen terhadap nilai-nilai, standar-standar sebagai kode etik jabatan. Dalam pasal 5 UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, ditetapkan mengenai kewajiban setiap penyelenggara sebagai berikut:
1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan estela menjabat.
4. Tidak melakukan KKN
5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.
6. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga,
kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 28 Tahun 1999 ditegaskan bahwa hubungan antara penyelenggara Negara dilaksanakan denga mentaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

4. Good governance sebagai trend global etika pemerintahan
Nilai-Nilai Kepemerintahan yang baik, yang dewasa ini menjadi trend atau kecenderungan global sebagai etika dalam pemerintahan secara umum menekankan bahwa penyelenggaraan kepemerintahan yang baik harus merupakan keseimbangan, interaksi, dan keterlibatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nilai-nilai atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek kepemerintahan yang baik menurut UNDP 1997 sebagaimana tertulis dalam modul dasar-dasar kepemerintahan yang baik oleh Drs. Suhady
dan Drs. Desi Fernanda M.Soc. Sc adalah (1) Partisipasi, (2) Aturan Hukum, (3) Transparansi, (4) Daya Tanggap, (5) Berorientasi Konsensus (6) Berkeadilan, (7) Efektivitas dan Efisiensi, (8) Akuntabilitas, (9) Bervisi strategis, dan (10) Saling Keterkaitan khususnya dalam rangka menghapuskan KKN.



















BAB V
ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL


A. Nilai-nilai Dasar bagi PNS
Pegawai Negeri Sipil di samping wajib melaksanakan dan menerapkan kode etik Pegawai Negeri Sipil, juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
Adapun nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Semangat nasionalisme;
d. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
g. Tidak diskriminatif;
h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
i. Semangat jiwa korps.
Penjelasan pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menegaskan bahwa nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan pedoman, tingkah laku, dan perbuatan yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan di mana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja. Nilai-nilai dasar ini wajib dijunjung tinggi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan pemerintah.

B. Kode etik PNS
1. Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS
Dalam Penjelasan umum PP No.42 Tahun 2004, dinyatakan bahwa kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian unsur aparatur negara. PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil dan merata serta tidak diskriminatif. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, menjaga persatuan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah Indonesia, maka ditetapkan PP No. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Agar PNS mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas secara berdaya guna, berhasil guna, diperlukan pembinaan jiwa korps secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan seharĂ­-hari.
2. Pengertian-Pengertian
a. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1 ayat 1)
Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1 ayat 2)
Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugaasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
c. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
d. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
e. Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Jadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berkewajiban melaksanakan dan menerapkan kode etik dengan penuh tanggung jawab.
f. Pejabat yang Berwenang
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
g. Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil
Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
h. Tujuan Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil
Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:
- Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
- Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


C. Kode etik PNS
Kode etik PNS tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2004 bertujuan meningkatkan kualitas PNS yaitu mewujudkan PNS yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiakawananan yang tingi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Kode etik PNS juga bertujuan untuk PNS yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Kode etik PNS yang tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2004 meliputi etika PNS dalam bernegara, bermasyarakat, berorganisasi terhadap diri sendiri dan etika PNS terhadap sesama PNS.

D. Dasar Hukum Ditetapkannya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Dasar hukum ditetapkannya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah berdasarkan:
1) Pasal 5 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 UUD 1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Pelaksanaan kode etik Pegawai Negeri Sipil
Kode etik PNS wajib dilaksanakan PNS dala pelaksanaan tugas maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari diseluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
Adapun butir-butir Etika Pegawai Negeri Sipil tersebut yang meliputi etika PNS dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS adalah sebagai berikut:

F. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bernegara
1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

G. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Berorganisasi
a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;
f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

H. Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bermasyarakat
a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.


I. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap Diri-Sendiri
a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e. Memiliki daya juang yang tinggi;
f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

J. Etika Pegawai Negeri Sipil terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil
a. Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk
agama/kepercayaan yang berlainan;
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. Menghargai perbedaan pendapat;
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang
menjamin terwujudnya Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hakhaknya.

K. Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan pasal 16 dari PP No. 42 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu hukuman displin PNS yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 dalam hal terjadi pelanggaran peraturan disiplin PNS. Sanksi moral dibuat secara tertulis dapat berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.

L. Pembentukan Majelis Kode Etik
1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik;
2) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
3) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anngota, dan sekurangkurangnya3 (tiga) orang anggota:
4) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil;
5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik;
6) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran kode etik.Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
7) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
8) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

M. Kode etik instansi dan kode etik profesi
Dalam pasal 13 dan pasal 14 dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
diatur tentang Kode Etik Instansi dan Kode Etik Profesi sebagai berikut:
1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menerapkan Kode Etik Instansi;
2) Organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing;
3) Kode Etik Instansi ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.

N. Peraturan Disiplin PNS
Berdasarkan pasal 29 UU No. 8 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Dalam Pasal 2 dari PP No. 30 Tahun 1980 ditegaskan bahwa setiap PNS wajib mematuhi kewajiban yang harus ditaati, dan dalam Pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980, berisi larangan yang tiddak boleh dilanggar PNS.
Selanjutnya setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan PNS yang melanggar pasal 2 dan pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980 merupakan pelanggaran disiplin PNS. Setiap PNS wajib mentaati kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan yang terdiri dari 26 (duapuluh enam) butir dan dilarang melanggar larangan yang tidak boleh dilanggar yang terdiri dari 18 butir.
Adapun kewajiban PNS yang harus ditaati dan dilaksanakan, dan larangan yang tidak boleh dilanggar PNS yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang harus ditaati dan dilaksanakan
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 26 butir adalah:
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golonga negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya.
f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang
langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
g. Melaksanakan tugas kedinasan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
h. Bekerja dengan jujur, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
i.Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
k. Mentaati ketentuan jam kerja;
l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun
terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
v. Hormat-menghormati antara sesama Warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;
w. Menjadi teladan sebagai Warga Negara yang baik dalam masyarakat;
x. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku;
y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan
yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;

2. Larangan yang tidak dapat dilanggar Pegawai Negeri Sipil yang
terdiri dari 18 butir adalah:
a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
b. Menyalahgunakan wewenang;
c. Tanpa izin pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara;
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun yang patut diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau
i. mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
j. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
k. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
l. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;
m. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
n. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
o. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
a. Memiliki saham dalam suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
p. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta, bagi yang berpangkat Pembina golongan IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;
r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
O. Etika PNS yang Tertuang dalam Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian
1. Kewajiban mengangkat sumpah/janji pada saat pengangkatan menjadi PNS.
BerdasarkanPasal 26 UU No. 43 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa setiap calon PNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

2. Kewajiban mengangkat sumpah/janji jabatan negeri (Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1974).
Berdasarkan pasal 27 UU No. 8 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa setiap PNS sebelum memangku jabatan negeri wajib mengucapkan sumpah/janji (etika jabatan).

3. Kewajiban PNS dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 43 Tahun 1999
a. Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara kesatuan RI.
b. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya denga penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dana atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

P. Prinsip-Prinsip Moral PNS
Dalam kepemerintahan yang baik (Good Governance), PNS bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan PNS yang mampu memberikan pelayanan prima menurut Dr. A. Sonny Keraf (2002), ada 7 (tujuh) prinsip moral yang harus dimiliki dan dihayati oleh PNS yaitu :
1. Profesionalisme
Prinsip-prinsip ini menuntut setiap pejabat publik dalam birokrasi pemerintah untuk bertindak secara professional sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi untuk membela kepentingan publik. Profesionalisme juga menuntut agar pejabat publik dalam birokrasi harus konsekuen dan konsisten dalam menjalankan profesinya. Hal ini berarti kalau dengan kesadaran sendiri memilih menjadi aparat birokrat harus konsekuen dan konsisten menjalani profesinya dengan segala konsekuensinya, termasuk penghasilannya yang tidak mencukupi.
2. Integritas moral yang tinggi
rinsip ini menuntut setiap pejabat publik dalam birokrasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip dan menjaga nama baik sebagai seorang pejabat publik yang wajib melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya demi melayani kepentingan publik. Pejabat publik dituntut untuk tidak dikendalikan oleh pihak lain untuk menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan merugikan kepentingan publik.

3. Tanggung Jawab Terhadap Kepentingan Publik
Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan publik adalah segala-galanya karena kepentingan publik adalah nilai tertinggi yang tidak dapat digantikan dan tidak dapat dikalahkan dengan hal yang lainnya termasuk uang atau jabatan yang lebih tinggi. Seorang aparat birokrat termasuk PNS memilih profesi tersebut bukan untuk memperkaya dirinya dan mencari kedudukan dan jabatan. Setiap aparat birokrat pada dasarnya memilih profesi tersebut karena didorong oleh keinginan luhur untuk melayani kepentingan publik. Menjadi aparat birokrat merupakan panggilan tugas untuk mengabdi kepentingan publik, bangsa dan negara.

4. Berpihak Kepada Kebenaran dan Kejujuran
Prinsip ini menuntut setiap pejabat publik untuk selalu mempunyai sikap yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Dan karena itu, setiap orang selalu harus dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, demi mempertahankan kebenaran dan kejujuran, karena kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip yang paling pokok yang harus melekat pada penyelenggara Negara termasuk penyelenggara pemerintahan. Kebenaran dan kejujuran ini merupakan prinsip paling pokok.

5. Bertindak Secara Adil
Prinsip ini memperlakukan semua orang secara sama tanpa membeda-bedakan tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, suku, jenis kelamin, dan seterusnya. Sebagai pejabat publik harus netral dan membela yang benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adanya prinsip “Yang Datang Pertama Harus Pertama Dilayani” adalah perwujudan prinsip keadilan dalam birokrasi, karena tidak ada yang diistimewakan atau diberi perlakuan khusus. Keadilan juga menuntut agar setiap pejabat publik mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan oleh oihak tertentu dengan baik, sehingga pelanggaran harus dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Jangan Menghalalkan Segala Cara Untuk Mencapai Tujuan
Prinsip ini penting karena birokrasi kita dianggap “bisa diatur” dalam arti melakukan manipulasi untuk mencapai tujuan yang menyimpang yang merugikan kepentingan publik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Birokrasi harus melayani publik dengan baik dan benar sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan.
7. Jangan lakukan pada orang lain apa yang anda sendiri tidak mau perbuatan tersebut dilakukan pada anda
Prinsip ini harus dipegang teguh birokrasi karena masyarakat selalu ingin dilayani
secara baik sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Jangan mempersulit orang lain karena anda sendiri tidak ingin dipersulit. Jangan minta sesuatu untuk pelayanan publik yang anda berikan karena anda sendiri tidak ingin diperlakukan demikian, karena PNS bertugas memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.































BAB VI
VISI MISI DAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

A. Visi Misi Departemen Agama
Visi, misi, tugas, dan fungsi Departemen Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama:
1. Visi
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan RI.

2. Misi
a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama.
b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
f. Memperkokoh kerukunan umat beragama.
g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan

3. Tugas
Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.

4. Fungsi
a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang keagamaan.
b. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keagamaan.
c. Pengelolaan barang milik/ kekayaaan negara.
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinanaan kehidupan keagamaan.
e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bhidang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.

B. Kode Etik di Lingkungan Departemen Agama
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001, kode etik pegawai Departemen Agama sebagai berikut:
a. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
b. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
c. Bekerja dengan adil, jujur, dan amanah.Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif.
d. Setiakawan dan bertanggungjawab atas kesejahteraan korps.

































BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada masing-masing bab maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara teori etika diartikan sebagai sistem nilai dan sebagai filsafat moral. Etika sebagai sistem nilai adalah sebagai pedoman hidup atau petunjuk, arah bagaimana manusia hidup baik sebagai manusia. Etika sebagai filsafat moral yaitu etika sebagai refreksi kritis, bagaimana manusia harus bersikap dan bertindak dalam situasi konkrit, situasi dilematis, atau situasi kritis. Etika sebagai kode etik diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, atau kaedah-kaedah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi.
2. Etika sangat penting dalam kehidupan organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi, karena etika diharapkan menunjang kualitas, efisiensi, dan kompetensi para pegawai karena apabila etika sudah menjadi pedoman, akan memberikan kesenangan, kegembiraan, dan efektivitas kerja semua pegawai.
3. Etika organisasi dalam konteks organisasi diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan sekelompok anggota organisasi yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan dan filosofi organisasi bersangkutan.
4. Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas PNS agar dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik, adil, dan merata, serta tidak diskriminatif.
5. Visi dan Misi Departemen Agama dan Kode Etik di Lingkungan Departemen Agama saling terkait satu sama lain dan sangat tergantung pada karakteristik Departemen Agama.
6. Kode etik Departemen Agama berdasar Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tida boleh bertentangan dengan kode etik PNS yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004.








Daftar Bacaan:
Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Pustaka Van’t Hoff, 1989.

Dr. A. Sonny Keraf, 2002.

Tony Rooswiyanto, Etika Organisasi Pemerintah, Jakarta, 2005.

www.ghazali.org/articles/al-Ghazzali...diakses tgl 30 April 2009.

M. Amin Abdullah, Antara Al-Ghazali dan Kant Filsafat Etika Islam, Bandung: Mizan, 2002.

Nurcholis Majid, Khazanah Intelektual Islam, Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Suwito, Filsafat Pendidikan Skhlak Ibnu Maskawaih, Yogyakarta: Belukar, 2004.

Supriyadi Gering, Etika Birokrasi, Jakarta: LAN, 2001.

Tim, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III Etika Birokrasi Organisasi Pemerintah, Jakarta, 2009.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar